Skenario Jahat Di balik Kenaikan BBM

Sebulan menjelang kenaikan bahan bakar minyak(BBM) berbagai penolakan terjadi di mana – mana mahasiswa, buruh, rakyat sipil,pedagang bahkan  beberapa diantaranya anggota DPR itu sendiri yang berusaha mengecam rencana pemerintah yang akan menaikan BBM awal april mendatang. Masyarakat menengah kebawah sangat khawatir dengan kenaikan BBm tersebut yang akan memicu inflasi di berbagai barang dan jasa dan pada akhirnya yang naik bukan hanya angkutan umum dan sarana transportasi saja tetapi juga bahan kebutuhan pokok sehari – hari. Inflasi di bulan februari saja masih tinggi yang di perkirakan mencapai 0,05% menurut BPS beban masyarakat kecil cukup berat dengan kondisi seperti ini apalagi di tambah dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak dan menurut lembaga survei indonesia 86.6% rakyat indonesia menolak kenaikan BBM.

Mungkin kita masih ingat bahwa sebelum adanya rencana kenaikan BBM, pemerintah pada bulan april mendatang  akan membatasi penggunaan bahan bakar bersubsidi seperti premium untuk kalangan pengguna mobil pribadi namun pada akhirnya rencana itu di batalkan dan lebih memilih untuk menaikan setelah melihat perkembangan harga minyak dunia yang berada di kisaran 100-120 dollar / barel. Sangat heran memang di tengah beban kondisi social ekonomi yang sedang bergejolak, pengangguran, kemiskinan, gizi buruk pemerintah dengan berani mengambil resiko yang pada dasarnya akan menghancurkan pemerintahan itu sendiri yang semakin gencar melakukan tindakan penolakan. Program – program yang mereka usung yang tadinya untuk mensejahterakan penduduk miskin baik itu pendidikan, social dan ekonomi di yakini akan gagal untuk menaikan citra cabinet ini.

Bila kita runtut lagi kebelakang bahwa kenaikan harga BBM sudah terjadi dua kali dalam pemerintah SBY pertama setahun setelah dia memenangkan pemilihan presiden yaitu pada 2005 waktu itu menaikan bahan bakar minyak sebesar Rp.2.000,- akibatnya terjadi kenaikan inflasi yang besar mencapai 10% dimana barang – barang naik baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan – kebutuhan lainya tentu saja rakyat miskin yang terus di rugikan terutama pekerja- pekerja buruh dimana gajih tidak sesuai dengan fluktuasi harga barang.

Kenaikan kedua terjadi pada tahun 2009 yang mengajukan kenaikan bahan bakar sebesar 500 karena terjadinya gejolak harga minyak yang pada waktu itu mencapai harga tertinggi 200 dollar/barel. Namun kenaikan harga minyak dunia akhirnya turun dan langkah untuk menaikan BBM akhirnya kandas dalam waktu kurang dari 6 bulan pemerintah kembali menurunkan harga minyak. Namun penurunan kembali BBM tidak merubah barang yang cenderung sudah naik dan rakyat miskin pun kembali menjadi korban ke tidak adilan pemerintah. Pemerintah menolak untuk di katakan sebagai seorang yang biadab bahkan cenderung untuk membela diri dengan mengatakan “kenaikan itu wajar karena telah membebani APBN dan rakyat tidak dirugikan ”itu kata seorang menteri bidang perekonimian Hatta Rajasa.

Bila persoalanya adalah memilih OPSI untuk menaikan harga BBM sebagai dari pilihan terakhir terkait dengan harga minyak dunia yang mengalami kenaikan kemudian pemerintah membebankan kepada rakyat kecil atas kenaikan yang terjadi. Patut di pertanyakan adalah apakah tidak ada OPSI lain untuk mengatasi hal tersebut?menurut saya sebagai seorang yang bodoh dalam dunia ekonomi makro yang kaitanya kebijakan moneter dan fiscal. Sebenarnya ada alternative lain yang bisa dijalankan, pertama pemerintah bisa menambah produksi minyak mentah kita dalam menutupi kekurangan pasokan kebutuhan Negara terhadap minyak dimana cadangan minyak kita yang cukup besar setidaknya bisa mengurangi ketergantungan terhadap minyak dunia dan subsidi bisa di kurangi. Berdasarkan dari BPS migas kita sehari bisa mencapai 895 ribu barel/hari yang bisa mensuplai  dari kebutuhan minyak dalam negeri, langkah tersebut rupanya tidak di lakukan karena alasan tidak jelas. Langkah kedua cadangan gas kita yang sangat besar dan hal itu bisa di jadikan sebagai  pendapatan Negara untuk membayar beban subsidi dan langkah alternative itupun tidak di ambil. Langkah ketiga pemerintah bisa menunda kenaikan sambil menunggu konversi BBM ke BBG dimana mobil dan kendaraan darat lainya menggunakan gas sebagai bahan bakar dengan menyediakan station BBG di seluruh Indonesia tapi hal inipun mereka tidak di lakukan.

Jadi kesimpulanya adalah pemerintah tidak cukup cerdik untuk mengambil langkah dalam menyelamatkan kepentingan rakyat kecil mereka lebih baik mengorbankan rakyat dengan dalih menyelamatkan APBN padahal APBN sendiri tujuanya untuk mensejahterakan rakyat. Sekarang kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi setelah kenaikan BBM apakah pemerintahan ini akan tenang – tenang saja atau rakyat akan  mengambil reaksi dengan kondisi yang carut marut di berbagai sector mungkinkah revolusi seperti di dunia arab akan terjadi juga di Indonesia setelah OPSI menaikan HARGA BAHAN BAKAR mudah – mudah hal itu tidak terjadi dan yang paling penting meskipun harga Naik kesejahteranpun berharap bisa naik.